Bagian penting dari upaya kami untuk membuat Snapchat lebih aman adalah bekerja sama dengan lembaga penegak hukum dan pemerintah untuk memenuhi permintaan sah atas informasi yang membantu penyidikan. Kami juga berupaya untuk secara proaktif mengangkat segala konten yang dapat menimbulkan ancaman bahaya fisik atau nyata terhadap nyawa seseorang.

Meski konten di Snapchat umumnya secara default dihapus setelah jangka waktu tertentu, kami bekerja untuk menjaga data dan menyediakan informasi akun kepada lembaga pemerintah sesuai dengan hukum yang berlaku. Setelah kami menerima dan memastikan keabsahan permintaan hukum atas catatan akun Snapchat — yang merupakan hal penting guna memverifikasi bahwa permintaan tersebut diajukan oleh lembaga penegak hukum atau pemerintah yang sah dan bukan pihak dengan niat buruk — kami akan memberikan tanggapan sesuai dengan persyaratan hukum dan privasi yang berlaku.

Bagan di bawah ini menjelaskan jenis permintaan dari lembaga penegak hukum dan pemerintah yang kami penuhi, termasuk pemberitahuan gugatan dan panggilan untuk bersaksi di pengadilan, perintah pengadilan, perintah penggeledahan, serta permintaan pengungkapan darurat.

Persentase permintaan yang menghasilkan data dihitung pada tanggal publikasi, berdasarkan permintaan yang diterima dalam periode pelaporan. Dalam situasi yang jarang terjadi ketika permintaan dianggap memiliki kekurangan — sehingga Snap tidak dapat menghasilkan data — dan penegak hukum kemudian mengajukan permintaan yang telah diubah dan valid setelah laporan transparansi diterbitkan, pembuatan data selanjutnya tidak akan ditampilkan dalam periode pelaporan awal atau berikutnya.

Bagian ini berkaitan dengan permintaan informasi pengguna dari entitas pemerintah AS, yang dikelompokkan berdasarkan jenis permintaan yang kami dukung.

Bagian ini berkaitan dengan permintaan informasi pengguna dari entitas pemerintah di luar Amerika Serikat.

* "Akun yang Ditentukan" mencerminkan jumlah akun unik yang ditunjukkan oleh penegak hukum dalam proses hukum saat meminta informasi pengguna.  Dengan demikian, saat beberapa pengidentifikasi dalam permintaan hukum mengidentifikasi satu akun, semuanya dihitung sebagai satu "Akun yang Ditentukan" di tabel di atas. Dalam situasi di mana akun unik ditetapkan dalam beberapa permintaan, masing-masing permintaan dihitung sebagai "Akun yang Ditentukan" terpisah.

Bagian ini berkaitan dengan permintaan informasi pengguna dari entitas pemerintah di luar Amerika Serikat sesuai dengan Perjanjian Akses Data Bilateral antara pemerintah tersebut dan pemerintah AS. Sesuai dengan persyaratan hukum, kami mengungkapkan data ini dalam rentang 500.

* Sejauh Snap telah menerima permintaan berdasarkan Undang-Undang Kuasa Investigasi dari Inggris Raya sesuai dengan Perjanjian Akses Data AS-Inggris, melaporkan permintaan semacam itu akan ditunda dan sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku. Untuk informasi selengkapnya, silakan baca: https://www.ipco.org.uk/publications/annual-reports/. 

** Snap dilarang mempublikasikan informasi apa pun terkait permintaan yang diterima menurut Perjanjian Akses Data AS-Australia kecuali untuk jumlah total permintaan yang diterima dalam periode pelaporan 6 bulan ini.

Bagian ini berkaitan dengan permintaan informasi pengguna yang sesuai dengan proses hukum keamanan nasional AS. Bagian berikut termasuk Surat Keamanan Nasional (National Security Letters/NSL) dan Perintah/Arahan Pengadilan Pengawasan Intelijen Asing (Foreign Intelligence Surveillance/FISA). Kami mengungkapkan data ini dalam rentang 250.

Bagian ini berkaitan dengan tuntutan oleh entitas pemerintah untuk menghapus konten dan akun yang diizinkan berdasarkan Ketentuan Layanan atau Panduan Komunitas kami.

Catatan: Metrik di atas berkaitan dengan perintah legal valid yang diterima dari otoritas pemerintah dan mengharuskan Snap untuk menghapus konten dan/atau akun yang tidak melanggar kebijakan kami. Metrik tersebut mengecualikan: (i) permintaan penghapusan konten dan/atau akun yang bukan perintah legal valid, dan (ii) permintaan dan perintah yang menargeti konten dan/atau akun yang kami tetapkan melanggar kebijakan kami.

Kategori ini mencakup setiap permintaan yang valid untuk menghapus konten yang diduga melanggar hak cipta.

Kategori ini mencakup setiap permintaan yang valid untuk menghapus konten yang diduga melanggar merek dagang.