Bagian penting dari upaya kami untuk membuat Snapchat lebih aman adalah bekerja sama dengan lembaga penegak hukum dan pemerintah untuk memenuhi permintaan sah atas informasi yang membantu penyidikan. Kami juga berupaya untuk secara proaktif mengangkat segala konten yang dapat menimbulkan ancaman bahaya fisik atau nyata terhadap nyawa seseorang.

Walaupun sebagian besar konten di Snapchat terhapus secara default, kami berupaya untuk menjaga dan menyediakan informasi akun kepada lembaga pemerintah sesuai dengan hukum yang berlaku. Setelah kami menerima dan memastikan keabsahan permintaan hukum atas catatan akun Snapchat — yang merupakan hal penting guna memverifikasi bahwa permintaan tersebut diajukan oleh lembaga penegak hukum atau pemerintah yang sah dan bukan pihak dengan niat buruk — kami akan memberikan tanggapan sesuai dengan persyaratan hukum dan privasi yang berlaku.

Bagan di bawah ini menjelaskan jenis permintaan dari lembaga penegak hukum dan pemerintah yang kami penuhi, termasuk pemberitahuan gugatan dan panggilan untuk bersaksi di pengadilan, perintah pengadilan, perintah penggeledahan, serta permintaan pengungkapan darurat.

Persentase permintaan yang menghasilkan data dihitung pada tanggal publikasi, berdasarkan permintaan yang diterima dalam periode pelaporan. Dalam situasi yang jarang terjadi ketika permintaan dianggap memiliki kekurangan — sehingga Snap tidak dapat menghasilkan data — dan penegak hukum kemudian mengajukan permintaan yang telah diubah dan valid setelah laporan transparansi diterbitkan, pembuatan data selanjutnya tidak akan ditampilkan dalam periode pelaporan awal atau berikutnya.

Bagian ini berkaitan dengan permintaan informasi pengguna dari entitas pemerintah AS, yang dikelompokkan berdasarkan jenis permintaan yang kami dukung.

Bagian ini berkaitan dengan permintaan informasi pengguna dari entitas pemerintah di luar Amerika Serikat.

* “Pengidentifikasi Akun” mencerminkan jumlah pengidentifikasi (misalnya, nama pengguna, alamat email, dan nomor telepon) yang dimiliki oleh satu akun yang disebutkan secara spesifik oleh penegak hukum dalam proses hukum saat meminta informasi pengguna. Beberapa proses hukum dapat mencakup lebih dari satu pengidentifikasi. Dalam beberapa kasus, beberapa pengidentifikasi dapat mengidentifikasi satu akun. Apabila satu pengidentifikasi ditentukan dalam beberapa permintaan, setiap kasus akan disertakan.

Bagian ini berkaitan dengan permintaan informasi pengguna dari entitas pemerintah di luar Amerika Serikat sesuai dengan Perjanjian Akses Data Bilateral antara pemerintah tersebut dan pemerintah AS.

Sejauh Snap telah menerima permintaan berdasarkan Undang-Undang Kuasa Investigasi dari Inggris Raya sesuai dengan Perjanjian Akses Data AS-Inggris, melaporkan permintaan tersebut akan ditunda dan sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat: https://www.ipco.org.uk/publications/annual-reports/.

Bagian ini berkaitan dengan permintaan informasi pengguna yang sesuai dengan proses hukum keamanan nasional AS. Berikut termasuk Perintah/Arahan Pengadilan Surat Keamanan Nasional (National Security Letters/NSL) dan Pengawasan Intelijen Asing (Foreign Intelligence Surveillance/FISA).

Bagian ini berkaitan dengan tuntutan oleh entitas pemerintah untuk menghapus konten dan akun yang diizinkan berdasarkan Ketentuan Layanan atau Panduan Komunitas kami.

Catatan: Walaupun kami tidak secara resmi melakukan pelacakan ketika kami menghapus konten yang melanggar kebijakan kami saat permintaan diajukan oleh entitas pemerintahan, kami percaya kejadian seperti itu amat langka. Saat kami yakin perlu untuk membatasi konten yang dianggap melanggar hukum di negara tertentu, tetapi tidak melanggar kebijakan kami, kami berupaya membatasi aksesnya secara geografis bila memungkinkan, alih-alih menghapusnya secara global.

Kategori ini mencakup setiap permintaan yang valid untuk menghapus konten yang diduga melanggar hak cipta.

Kategori ini mencakup setiap permintaan yang valid untuk menghapus konten yang diduga melanggar merek dagang.