Kebijakan Periklanan Advokasi dan Politik Snap

• Iklan terkait pemilu mencakup iklan tentang atau dibayar oleh kandidat atau partai untuk jabatan publik, tindakan pemungutan suara atau referendum, komite aksi politik, dan iklan yang mendesak orang untuk memilih atau mendaftar untuk memilih.

• Iklan advokasi atau isu adalah iklan mengenai isu atau organisasi yang merupakan subjek perdebatan pada tingkat lokal, nasional, atau global, atau terkait kepentingan umum. Contohnya meliputi: iklan tentang aborsi, imigrasi, lingkungan, pendidikan, diskriminasi, dan senjata.

Snapchat memberdayakan ekspresi diri, termasuk tentang politik. Namun, periklanan politik yang muncul di Snapchat harus transparan, sah, dan tepat bagi pengguna kami.

Snap akan meninjau iklan politik secara kasus per kasus. Untuk memulai, harap isi formulir pengiklan politik kami. 

Kami berhak menolak, atas kebijakan kami semata, atau meminta perubahan pada iklan yang kami anggap melanggar standar-standar yang tercantum di atas atau yang tidak pantas. Pertimbangan kami tidak akan pernah digunakan dengan maksud untuk mendukung atau tidak mendukung kandidat, pandangan politik, atau partai politik mana pun.

Kami juga berhak meminta substansiasi tuntutan faktual pengiklan.

Snap dapat secara publik menampilkan dan mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan iklan politik, termasuk konten iklan, detail penargetan, penyampaian, pengeluaran, dan informasi kampanye lainnya.

Periklanan politik harus mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berlaku, termasuk semua undang-undang pemilu nasional, dan undang-undang kampanye keuangan, undang-undang hak cipta, undang-undang penistaan, dan (jika berlaku) peraturan Komisi Pemilihan Umum Federal, serta hukum dan peraturan negara atau daerah. Mematuhi hukum dan peraturan tersebut akan menjadi tanggung jawab pengiklan semata.

Semua periklanan politik harus menyertakan pesan "dibayar oleh" dalam iklan yang diikuti oleh nama orang atau entitas pembayar. Snap juga dapat mewajibkan pengungkapan "dibayar oleh" pada konten iklan yang menautkan ke konten politik, konten iklan untuk barang dagangan politik, atau dalam kasus lain sesuai kebijakan Snap semata. Di Amerika Serikat, iklan pemilu harus menyatakan apakah iklan telah diotoritasi oleh kandidat atau organisasi, dan iklan pemilu yang tidak diotorisasi oleh kandidatnya harus menyertakan informasi kontak organisasi sponsor. Penafian ini bervariasi menurut yurisdiksi Pengiklan harus memastikan setiap iklan mematuhi semua undang-undang dan peraturan federal, negara bagian, dan lokal yang berlaku mengenai penafian yang “dibayar”.

Seperti semua iklan di Snapchat, iklan politik harus mematuhi Ketentuan Layanan Snap, Panduan Komunitas , dan Kebijakan Periklanan kami. Yang berarti, antara lain:

• Tidak ada konten yang melecehkan, mengintimidasi, atau mengancam.

• Tidak ada konten yang menyesatkan, menipu, menyamar sebagai orang atau entitas mana pun, atau menggambarkan secara keliru afiliasi Anda dengan seseorang atau suatu entitas.

• Tidak ada konten yang melanggar hak publisitas, privasi, hak cipta, atau hak milik intelektual lainnya dari pihak ketiga.

• Tidak ada konten yang menampilkan grafis kekerasan atau ajakan melakukan kekerasan.

Kami mendorong pengiklan politik untuk bersikap positif. Namun, kami tidak secara tegas melarang iklan "menyerang"; yang menyatakan ketidaksetujuan dengan atau berkampanye melawan kandidat atau partai secara umum diperbolehkan jika memenuhi panduan lainnya. Dengan demikian, iklan politik tidak boleh menyertakan serangan yang terkait kehidupan pribadi kandidat.

Kami bangga menjaga transparansi dengan pustaka iklan politik kami.